Rabu, 25 Februari 2015

Patung Polisi "Brigpol Maman S."

20 Maret 2012
11 Februari 2013
1 Oktober 2013
1 Oktober 2013
Selama lebih dari sepuluh tahun (atau mungkin dua puluh tahun), Patung Polisi Brigpol Maman S. telah menghiasi wajah Kota Pontianak, khususnya di persimpangan Jl. Pahlawan dan Jl. Tanjungpura, Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan.

Saya tidak begitu ingat persis pada tahun berapa dibangun, yang jelas patung polisi tersebut dibangun di era 1990-an. Di awal tahun patung tersebut, banyak pengendara yang terkaget ketika melewati persimpangan Jl. Pahlawan, Jl. Perintis Kemerdekaan (kini bernama Jl. Sultan Hamid II), dan Jl. Imam Bonjol karena mengira ada polisi yang sedang berjaga-jaga. Setelah mengetahui bahwa "polisi" tersebut hanya patung, banyak yang berkomentar bahwa patung tersebut sangat mirip polisi sungguhan. Seiring berjalannya waktu, patung tersebut mengalami pengecatan ulang, hingga akhirnya tidak lagi tampak seperti manusia sungguhan, hingga sekilas melihat saja, sudah tahu bahwa itu adalah patung.

Foto pada 17 Februari 2015 
Foto pada 17 Februari 2015

Foto pada 18 Februari 2015
Foto pada 18 Februari 2015
Kini, demi pelebaran jalan untuk mengurai kemacetan, patung tersebut akhirnya "dipindahtugaskan", tepatnya pada Februari 2015. Jika dahulu patung tersebut menghiasi wajah Kota Pontianak karena terletak di pusat keramaian, kini patung tersebut menghiasi sudut halaman Markas Polresta Pontianak, di Jl. Johan Idrus, Kel. Akcaya, Kec. Pontianak Selatan. Jika dahulu "bertugas" mengamati lalu lintas kendaran, kini "tugasnya" hanya sebagai penyambut tamu yang berkunjung. Di lokasi barunya, diharapkan patung tersebut menjadi perlambang kesiapan anggota kepolisian dalam melayani masyarakat selama 24 jam.

Selasa, 17 Februari 2015

Klaim Ganda Takhta Sultan Pontianak (2)

Sultan Syarif Abubakar Alkadrie

Sultan Syarif Toto Thaha Alkadrie

Sengketa takhta Kesultanan Pontianak yang bermula pada Oktober 2014 lalu semakin menghangat dengan terjadinya beberapa insiden menjelang akan digelarnya penobatan Sultan Syarif Toto Thaha Alkadrie yang dijadwalkan pada 8 Februari 2015. Herannya, insiden yang menurutku bukan peristiwa kecil ini tidak menarik minat dua surat kabar nomor satu dan terbesar di Kalbar untuk memberitakannya. Berikut adalah rangkuman yang kudapat setelah mencari berbagai sumber di Internet.

Pada 26 Januari 2015 malam hari, ketika Sultan Syarif Abubakar Alkadrie besera keluarganya sedang bersantai di teras Istana Kadriah, tiba-tiba datang Sultan Toto Thaha beserta rombongan yang langsung masuk ke ruang singgasana dan mengadakan rapat di situ. Kedua Sultan tidak saling bertegur sapa satu sama lain. Usai Sultan Toto Thaha meninggalkan istana, tiba-tiba muncul orang yang menghalangi Sultan Abubakar untuk masuk ke dalam Istana dan terjadilah aksi saling dorong. Di saat bersamaan, datang puluhan orang menuju teras istana. Ada di antara sekelompok orang tersebut yang terlihat membawa senjata tajam. Sultan Abubakar pun akhirnya berhasil diamankan ke dalam kamar istana, sementara keluarganya berjaga-jaga di teras istana untuk mencegah puluhan orang tersebut masuk. Tak berselang lama, datang aparat kepolisian yang dipimpin Kapolsek Pontianak Timur dan berhasil mengamankan situasi.

Insiden di Teras Istana Kadriah pada 26 Januari 2015
Di malam yang sama, ternyata pihak Sultan Toto Thaha telah melaporkan Sultan Abubakar ke kepolisian dengan tuduhan perusakan dan pengeroyokan. Menjawab tuduhan itu, pada 29 Januari 2015, Sultan Abubakar secara resmi menyerahkan Istana Kadriah kepada Polresta Pontianak untuk digaris polisi (di-status quo) untuk mempemudah polisi melakukan penyidikan. Namun Kapolresta Pontianak menolaknya karena bukan kewenangan kepolisian, kecuali jika ada tindak pidana. Kapolresta Pontianak juga menyatakan tidak akan turut campur dalam urusan internal kerajaan, namun bersedia memediasi jika diminta.

Sultan Abubakar di Teras Istana Kadriah
Pada 6 Februari 2015 sore hari, ketika Sultan Toto Thaha dan panitia sedang mengerjakan persiapan acara penobatannya di Istana Kadriah, Sultan Abubakar beserta keluarga dan pendukungnya berkirab menuju Istana, lengkap dengan pakaian, bendera, payung, dan senjata adat simbol kerajaan. Ketibaan Sultan Abubakar di Istana nyaris memicu bentrok, namun berhasil dicegah oleh pasukan kepolisian yang berjaga-jaga. Melihat situasi tersebut, Sultan Toto Thaha berniat mendekati Sultan Abubakar, namun dihalangi oleh pihak keluarga agar situasi tidak semakin memanas. Dengan fasilitasi dari kepolisian, situasi kembali kondusif setelah kedua belah pihak sepakat untuk bermediasi pada esok hari.


Aparat Kepolisian Mengamankan Istana Kadriah
Esoknya, upaya mediasi antar kedua belah pihak di Polresta Pontianak tidak mencapai kesepakatan. Setelah mediasi gagal, Sultan Abubakar kembali berkirab menuju Istana Kadriah. Setibanya di Istana, terjadilah bentrokan fisik di halaman istana antar pendukung kedua Sultan. Polisi pun melakukan tembakan peringatan dan membubarkan bentrok tersebut.

Pengukuhan Sultan Syarif Toto Thaha Alkadrie sebagai Sultan Pontianak ke-X
Akibat beberapa insiden tersebut, pada 8 Februari 2015, pihak Sultan Toto Thaha memutuskan menunda acara penobatan Sultan hingga waktu yang belum ditentukan. Di hari yang sama juga, pada dini hari, bertempat di Hotel Kartika, Pontianak Kota, Sultan Syarif Toto Thaha Alkadrie dikukuhkan sebagai Sultan Pontianak yang ke-X. Pengukuhan tersebut dibacakan oleh duta khusus Sultan Banjar Sekawan Borneo, anggota Dewan Mahkota, dan dihadiri beberapa utusan dari kerajaan lain.

Sumber berita:

Kamis, 05 Februari 2015

Calon Pengganti Usman Ja'far dan Zulfadhli di DPR

Beberapa hari lalu, dua anggota DPR-RI asal Kalimantan Barat, H. Usman Ja'far dan Ir. H. Zulfadhli, M.M. ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2006–2008 yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp 20 miliar. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitas mereka, masing-masing sebagai mantan Gubernur Kalimantan Barat dan mantan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Menurut aturan yang berlaku, status tersangka tidak mengharuskan seorang anggota DPR untuk berhenti. Anggota DPR yang menghadapi kasus hukum baru dapat diberhentikan jika telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, jika di kemudian hari kedua orang tersebut harus meninggalkan kursinya di DPR sebelum 2019, siapakah yang akan menggantikan mereka menyuarakan aspirasi rakyat Kalimantan Barat di DPR jika seandainya keduanya berhenti sebelum masa baktinya berakhir? Menurut aturan yang berlaku juga, anggota DPR yang berhenti di tengah masa baktinya akan digantikan oleh calon anggota DPR dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan (dapil) yang sama, yang memperoleh suara terbanyak berikutnya pada pemilu sebelumnya.

H. Usman Ja'far
Drs. A. Munir H.D., M.M.
H. Usman Ja'far berasal dari PPP di dapil Kalbar, yang terpilih dengan perolehan 81.113 suara. Maka calon penggantinya haruslah caleg PPP di dapil Kalbar, yang ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada Pemilu 2014 lalu. Dalam hal ini, yang berada di urutan pertama sebagai calon pengganti Usman Ja'far adalah calon bernomor urut 9, Drs. A. Munir H.D., M.M. yang memperoleh 8.280 suara. Berdasarkan daftar riwayat hidupnya, A. Munir H.D., 59 tahun, merupakan pensiunan PNS yang pernah menjabat beberapa posisi di pemerintahan daerah, seperti Kepala Dinas Tenaga Kerja Kalimantan Barat, Asisten Ekonomi dan Sosial di Sekretariat Daerah Kalimantan Barat, dan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Barat Bidang Ekonomi dan Keuangan. Lulusan Universitas Tanjungpura ini juga memiliki pengalaman organisasi di Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, Yayasan Mujahidin, dan Yayasan Rumah Sakit Islam. Jika A. Munir H.D. ternyata berhalangan, maka di urutan berikutnya, caleg bernomor urut 2, Ir. Firmansyah Mardanoes yang memperoleh 4.759 suara, yang berhak menggantikan Usman Ja'far.

Ir. H. Zulfadhli, M.M.
H. Morkes Effendi, S.Pd., M.M.
Ir. H. Zulfadhli, M.M. yang memperoleh 100.583 suara berasal dari Partai Golkar. Jikalau ia berhenti, penggantinya juga harus berasal dari Partai Golkar juga. Ialah H. Morkes Effendi, S.Pd., M.M. yang berada di urutan pertama sebagai calon pengganti Zulfadhli. Pada Pemilu 2014 lalu, Morkes Effendi adalah calon bernomor urut 4 dengan perolehan 63.624 suara. Pria berumur 63 tahun tersebut merupakan Bupati Ketapang selama periode 2000–2010 dan kini merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat. Pada tahun 2012 lalu, ia sempat berkompetisi sebagai calon Gubernur Kalimantan Barat, namun gagal dan menempati juara kedua. Setelah Morkes Effendi, di urutan berikutnya sebagai calon pengganti adalah Drs. Kamaruddin Sjam, M.M., caleg bernomor urut 2 yang memperoleh 53.066 suara.

Sebagai putra Kalimantan Barat, tentu sedih rasanya ketika mengetahui dua mantan pemimpin itu harus berhadapan dengan kasus korupsi. Namun, saya berharap cobaan ini tidak menyurutkan semangat dan tidak menghalangi dedikasi kedua wakil rakyat tersebut untuk tetap berjuang menyuarakan aspirasi rakyat Kalimantan Barat di lembaga legislatif pusat, baik di tingkat DPR, maupun MPR. Dan jikalau memang harus berhenti di tengah jalan, semoga penggantinya memiliki komitmen yang sama atau lebih dalam berjuang bagi rakyat yang diwakilinya.